Daftar e-mail untuk info terbaru

Di Forum Future Leader Camp, Illiza Paparkan Best Practice Banda Aceh

  • Di Forum Future Leader Camp, Illiza Paparkan Best Practice Banda Aceh
  •  

    Bandung - Rabu (28/4/2016), Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Sa’aduddin Djamal SE menjadi menjadi pemateri dalam forum Future Leader Camp 2016 “Act Local, Think Global” di Aula ITB Barat, Bandung. Pemateri lainnya yakni Bupati Bantaeng Prof Dr Ir HM Nurdin Abdullah MAgr, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi ST MT, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ST MUD.

    Dalam presentasinya berjudul “Dari Banda Aceh Untuk Dunia”, Illiza menyampaikan konsep pembangunan Kota Banda Aceh berpedoman pada ide global Sustainable Development Goals (SDGs). “Saat ini, dunia telah bergerak ke SDG’s 2015-2030 yang merupakan tujuan pembangunan global yang lebih berkelanjutan dan mencakup isu global yang komprehensif mulai dari lingkungan, iklim, kemiskinan hingga kualitas hidup di ruang kota.”

    Menurutnya, Pemko Banda Aceh Banda Aceh berupaya mewujudkan aksi ‘Act Local, Think Global” melalui berbagai kebijakan dan inovasi yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Aceh yang religius.

    Salah satu target SDG’s, ungkap Illiza, adalah quality education. Untuk itu, pihaknya memandang sektor pendidikan sebagai salah satu sektor prioritas. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang cerdas yang sesuai dengan kultur lokal tapi berpikiran terbuka. “Yang kami definisikan sebagai masyarakat cerdas adalah masyarakat yang menghargai nilai dan identitas lokal berbasis islam, berpendidikan tinggi, berpikiran terbuka, kreatif dan fleksibel, berbasis teknologi informasi dan partisipatif dalam pembangunan.”

    Sebagai kota berbasis Syariat Islam, lanjutnya, Pemko Banda Aceh sangat concern terhadap implementasi nilai-nilai Islam. Untuk itu, nilai keislaman dipadukan ke dalam sistem pendidikan formal. Pembangunan karakter warga dimulai dari bidang pendidikan melalui sistem pendidikan diniyah.

    “Sistem pendidikan ini merupakan kombinasi antara pendidikan formal dan religius. Program ini dijalankan sejak 2011, dan mendapat sambutan hangat warga sehingga sejak 2012, program ini telah diterapkan di seluruh sekolah di setiap tingkatan di Kota Banda Aceh,” katanya.

    Disamping program diniyah, sambung Illiza, pihaknya juga menjalankan program pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memadukan pendidikan lokal dengan sistem pembelajaran modern seperti penerapan PDB online, PSBV Pusat Sumber Belajar Virtual, e-training, dan digital library.

    “Tenaga pendidik juga didorong agar melek teknologi informasi. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah meningkatkan kualitas prasarana IT di sekolah seperti proyektor, komputer, internet, wifi dan lain-lain,“ katanya.

    Sementara di sektor ekonomi, Pemko Banda Aceh sangat memperhatikan pertumbuhan dan pemberdayaan UKM. “Untuk mewujudkan masyarakat madani dalam bidang ekonomi, kami mencanangkan kebijakan yang pro poor, pro job dan pro small dan medium enterprise,” sebut Illiza.‎

    Ia menjelaskan, dalam kebijakan pro poor, pihaknya menerapkan prinsip equality dalam pembangunannnya, terutama bagi masyarakat miskin. “Sedangkan untuk pro job dan pro small medium enterprise, pemerintah membantu masyarakat dengan menyediakan berbagai bantuan modal bagi UKM sehingga meningkatkan jumlah pekerjaan bagi warga. Kami juga mendukung pedagang kecil tradisional dengan penyediaan fasilitas seperti pasar sehat.”‎

    Illiza juga mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Banda Aceh saat sejak 2004 terus meningkat dari 4,81 persen hingga kini telah mencapai angka 6,12 persen. “Begitu pula halnya peningkatan PAD, dan perdapatan perkapita. Kemiskinan juga menurun dari 9 persen menjadi sekitar 8,03 persen.”

    Di sektor kesehatan yang juga menjadi prioritas Pemko Banda Aceh, Illiza mengungkapkan, 4 dari 11 Puskesmas yang ada di Banda Aceh kini telah menerapkan ISO manajemen mutu. “Indeks pembangunan kesehatan masyarakat meningkat dari peringkat 98 pada 2008 ke peringkat 7 pada 2013. Pemerintah juga menyediakan layanan gratis bagi masyarakat miskin, dan tentu saja penetapan kawasan tanpa rokok.”

    Ia menambahkan, komitmen untuk menjamin keterbukaan informasi publik juga ditunjukkan dengan ikut sertanya Pemko Banda Aceh ke dalam program Open Government Initiativ Indonesia bersama dengan Kota Makasar dan Provinsi DKI Jakarta. “Selain itu, kami juga mendapat kehormatan dari Bappenas untuk ikut serta dalam penyusunan rencana aksi Open Data Government periode 2016-2017.”

    “Hasil konkritnya, hingga saat ini 11 SKPK telah menerapkan open data dengan 86 dataset. Angka ini akan terus kami upayakan peningkatannya hingga mencapai 50 persen SKPD dalam tahun ini. Kami menargetkan akan tercapai 100 persen Banda Aceh Open Data pada 2017.”

    Pelayanan infratstruktur di Banda Aceh, lanjut Illiza, juga sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari cakupan pelayanan infrastruktur yang sudah cukup tinggi. “Cakupan layanan air bersih sudah mencapai 83 persen, rumah tangga bersanitasi baik mencapai 93 persen, rumah layak huni mencapai 91 persen, cakupan pelayanan sampah mencapai 88 persen dan volume sampah terangkut mencapai 86 persen. 

    “Untuk bidang persampahan dan sanitasi, Banda Aceh telah memiliki TPA Gampong Jawa berteknologi sanitary landfill dan IPLT berteknologi modern. Sanitary landfill dan IPLT di Kota Banda Aceh telah mulai memanfaatkan gas metana untuk kebutuhan energi warga sekitar,” papar Illiza.‎

    Masih menurut Illiza, infrastruktur jalan di Banda Aceh secara umum juga sudah baik. Hal tersebut terlihat banyaknya jalan berkondisi baik hampir 100 persen. “Dalam waktu dekat, Banda Aceh juga akan menerapkan sisten bus rapid transit Transkutaraja. Selain itu, kota kami juga dapat diakses lewat transportasi udara dan pelabuhan laut.”

    Terakhir, Illiza juga memaparkan pencapaian penyediaan Ruang Terbuka Terbuka (RTH) di Banda Aceh yang sudah mencapai 23 persen dari target 30 persen dari total luas wilayah. “Salah satu RTH yang menjadi kawasan favorit untuk interaksi sosial dan rekreasi di Banda Aceh adalah Hutan Kota Tibang. RTH ini merupakan hasil kerja sama antara Pemko Banda Aceh dan BNI yang didirikan di atas lahan bekas rawa seluas 7,2 hektar.” 

    “Di dalam Hutan Kota Tibang  telah ditanam 3.600 batang pohon. Selain penanaman pohon, di Hutan Kota Tibang juga terdapat fasilitas pendukung di ataranya kolam penampungan air, jalur pejalan kaki, canopy trail, jembatan, toliet, fasilitas olah raga dan kolam bakau. Di sini juga ada hutan manggrove yang juga berfungsi sebagai benteng kawasan pesisir Kota Banda Aceh.‎

    Tak ketinggalan, dalam kesempatan itu juga menyampaikan sejumlah event berskala nasional dan internasioanl yang akan berlangsung di Banda Aceh dalam waktu dekat ini. "Salah satunya Festival Kopi Internasional pada Mei mendatang yang juga merupakan rangkaian acara HUT Kota Banda Aceh ke-811. Semoga bapak ibu dapat hadir ke kota kami nantinya, dan kami siap menyambut anda semua karena peumulia jamee adat geutanyoe," pungkas Illiza. (Jun)