Daftar e-mail untuk info terbaru

Jadi Pembicara di Pertemuan Walikota Se-Asia Fasific, Illiza Paparkan Sejumlah Program Pembangunan Pemko

  • Jadi Pembicara di Pertemuan Walikota Se-Asia Fasific, Illiza Paparkan Sejumlah Program Pembangunan Pemko
  •  

    Banda Aceh - Walikota Banda Aceh Hj Illiza Sa'aduddin Djamal SE kembali diberi kepercayaan menjadi salah-satu pembicara pada forum Internasional. Kali ini pada acara pertemuan Gubernur dan Walikota/Bupati se Asia Pasific (UCLG-ASPAC) yang diselenggarakan di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Acara ini digelar dari tanggal 5 s/d 7 september 2015.

    Acara bertajuk "The Asia-Pacific Conference on Local Government Voice Toward HABITAT III on a New Urban Agenda" tersebut diikuti oleh 176 Gubernur, Bupati/Wali Kota se-Asia Fasifik. Dari Indonesia, selain Walikota Banda Aceh, juga turut hadir antara lain Wakil Gubernur Jakarta, Walikota Jambi dan Walikota Salatiga. 

Dalam kesempatan tersebut, Illiza disandingkan dengan Mr Takashi Nabeooka (Kyoto Prefectural Government, Assistant Counselor of The Japan Council of Local Authorities/CLAIR), Ms Tuty Kusumawati (Head of Urban Planning Bureau-Bappeda Jakarta), dan Mr Ryu Soon-Hyun (Vice Mayor of Daejeon Metropolitan City) yang diwakili oleh Mr Lee Donghan (Director of International Cooperative Division of Daejon Metropolitan City).

    Para pembicara dalam forum tersebut berbagi best practice mereka terkait good governance, seperti e-budgeting, one stop service, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan fokus pada agenda perkotaan yang baru.

 

    Dalam presentasinya Illiza menyebutkan suatu pemerintahan dianggap baik adalah ketika institusi dan prosesnya berjalan dengan transparan, akuntabel, dan responsif.

    “Pemerintahan yang baik mengedepankan kesetaraan, partisipasi, menghargai keberagaman, transparansi, efisien dan aturan hukum. Ancaman terbesar untuk mencapai good governance adalah korupsi, kekerasan dan kemiskinan," tuturnya.

    Illiza menyebutkan, target Pemko Banda Aceh dalam reformasi birokrasi mengacu pada target dan indikator reformasi nasional yakni pemerintahan yang bersih, perbaikan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan kapasitas dan performa akuntabilitas birokrasi.

    Selajutnya Illiza memaparkan sejumlah strategi dan program yang telah dijalankan pihaknya dalam upaya menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pada sektor organisasi dan manajemen, sejak 2007 Pemko Banda Aceh telah memberlakukan moratorium penerimaan PNS dari formasi umum. 

    “Seiring dengan itu, kami mengurangi posisi jabatan struktual dari angka 806 menjadi 631. Peningkatan disiplin para PNS juga menjadi perhatian utama kami.” Ujarnya.

    Selanjutnya Illiza memaparkan soal e-Kinerja dan e-Disiplin yang diterapkan Pemko Banda Aceh dalam rangka mengubah pola pikir dan budaya kerja para PNS. “E-Kinerja, suatu aplikasi berbasis web bertujuan untuk menciptakan budaya kerja yang kompetitif serta positif, di samping untuk mendorong kreativitas dan inovasi para PNS,” paparnya.

    “Sementara e-Disiplin, suatu aplikasi yang terkoneksi real timedengan sistem absensi finger print, kita bangun untuk memonitor dan mengevaluasi kedisiplinan para PNS berdasarkan tingkat kehadiran dengan tetap mengacu pada peraturan pemerintah,” tambah Illiza.

    Dalam bidang pelayanan publik, lanjut Illiza, Pemko Banda Aceh saat ini sudah dan akan terus memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. “Kami sudah memberlakukan antrian online pada pelayanan satu pintu administrasi kependudukan dan izin usaha secara online juga, hingga populasi masyarakat miskin yang bisa diakses by name, by address and by GPS,” katanya lagi.

    Hal lain yang disampaikan Illiza adalah soal peningkatan SDM para PNS, supervisi atau pengawasan tata kelola keuangan, akuntabilitas dan sejumlah penghargaan yang telah diterima oleh Pemko Banda Aceh dalam kurun waktu 2007-2015 baik di level nasional maupun internasional. (ARP/Mkk)