Daftar e-mail untuk info terbaru

Pelajari e-Kinerja, Ridwan Kamil Kirim 2 Kepala SKPD ke Banda Aceh

  • Pelajari e-Kinerja, Ridwan Kamil Kirim 2 Kepala SKPD ke Banda Aceh
  •  

    Banda Aceh – Pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan Walikota Ridwan Kamil menyatakan ketertarikannya terhadap aplikasi e-Kinerja dan e-Disiplin yang diterapkan di Pemerintahan Kota Banda Aceh.

    Hal itu diungkapkan oleh Kadiskominfo Kota Bandung Aos W Bintang saat memimpin kunjungan kerja tim Pemko Bandung ke Balai Kota Banda Aceh untuk mempelajari kedua aplikasi tersebut, Selasa (16/6/2015).

    Kedatangan rombongan dari Pemko Bandung ini disambut oleh Wakil Walikota Banda Aceh Drs H Zainal Arifin beserta Asisten Pemerintahan Bachtiar SSos dan Asisten Keistimewaan, Pembangunan dan Ekonomi Ir Gusmeri MT beserta sejumlah Kepala SKPD dan Kabag terkait.

    Aos W Bintang menyatakan kedatangan pihaknya ke Banda Aceh kali ini merupakan instruksi langsung dari Walikota Bandung. “Banyak kota di Indonesia yang telah memproklamirkan diri sebagai smart city, termasuk Kota Bandung. Kota kami kini juga telah memiliki dewan smart city yang dipimpin oleh Ilham Habibie.”

    Walaupun begitu, kata Aos, pihaknya masih mempunyai sejumlah kekurangan dalam mewujudkan smart city. “Ada teknologi yang belum dimiliki oleh Bandung, yakni e-Disiplin dan e-Kinerja. Semoga kedua aplikasi ini dapat kami terapkan pula di Pemko Bandung,” kata Aos yang ikut didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bandung Evi S Shaleha.

    Selanjutnya Aos memaparkan sekilas mengenai kota yang memiliki luas 170 KM persegi dan dihuni oleh 2,6 juta penduduk tersebut. “Tahun ini kami akan mulai membangun monorail dan pemindahan pusat pemerintah ke lokasi baru. Nantinya kami juga berharap dapat memiliki gedung balai kota sebagus Balai Kota Banda Aceh ini,” katanya.

    Tak ketinggalan Ir Gusmeri juga memaparkan sekilas mengenai sejarah, letak geografis dan demografi Kota Banda Aceh serta reformasi birokrasi yang dilakukan Pemko Banda Aceh.

    Sejak 2007, katanya, Pemko Banda Aceh memberlakukan moratorium PNS dari jalur formasi umum. “Kami fokus untuk memberdayakan pegawai yang ada. Dari jumlah pegawai 7.483 pada 2007, kini pegawai kita berjumlah 5.899 yang berimbas pada perimbangan anggaran untuk publik.”

    Dalam bidang pendidikan, Pemko Banda Aceh kini menerapkan program pendidikan terpadu antara pendidikan umum dan pendidikan agama (diniyah). “Sementara pada sektor kesehatan, Angka Harapan Hidup di Banda Aceh saat ini berada pada angka 71,15 dan angka kematian bayi 4/1.000.

    Tiga dari 11 Puskesmas kita juga sudah mendapatkan ISO. Selain itu, Banda Aceh juga telah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di instansi-instansi pemerintahan dan sejumlah ruang publik,” jelasnya.

    Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Wali Kota Banda Aceh tersebut, selanjutnya diisi dengan sesi diskusi yang khusus membahas aplikasi e-Kinerja. Tim dari Pemko Bandung terlihat sangat antusias bertanya mengenai e-Kinerja mulai dari proses input data kinerja seorang PNS hingga sitem penilaian oleh atasan langsung.

    Pertanyaan-pertanyaan dari tim Pemko Bandung tersebut dijawab secara rinci dan detil oleh tim e-Kinerja Pemko Banda Aceh yang 'dikomandoi' oleh Bagian Admnistrasi Pembangunan dan Bagian Organisasi Setdako Banda Aceh serta UPTB e-Kinerja yang berada di bawah BKPP Banda Aceh. (Arp/Jun)